PALANGKA RAYA – Menghadapi tekanan fiskal dan turunnya alokasi dana dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) akan melakukan efisiensi ketat di berbagai sektor pemerintahan mulai tahun anggaran 2026 mendatang.
Langkah ini disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, usai menyampaikan pidato pengantar dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 di DPRD Kalteng, Senin (13/10/2025).
“Kita harus menyesuaikan. Karena dana yang tersedia lebih kecil, maka efisiensi harus diterapkan, terutama untuk kegiatan operasional pemerintahan,” ujar Edy Pratowo kepada awak media.
Menurut Wagub, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta menerapkan penghematan dalam kegiatan rutin dan program pendukung, mulai dari perjalanan dinas, konsumsi rapat, hingga pemakaian listrik di kantor.
“Misalnya perjalanan dinas dikurangi, rapat-rapat tak lagi pakai konsumsi besar. Dulu ada nasi kotak, sekarang cukup air putih. Listrik juga dibatasi, malam hari tak perlu semua ruangan menyala. Komputer dimatikan setelah jam kerja,” jelasnya.
Edy menegaskan, langkah efisiensi tersebut tidak akan mengganggu pelayanan publik, melainkan menjadi bentuk tanggung jawab Pemprov Kalteng dalam mengelola keuangan secara lebih disiplin di tengah keterbatasan fiskal.
“Kita tetap mengedepankan program prioritas. Efisiensi itu bukan berarti memangkas pelayanan atau komitmen kepada masyarakat. Ini soal manajemen keuangan yang lebih ketat,” tutupnya. (red1)
